MENU UTAMA
Beranda
Sambutan Kepala Biro
Visi dan Misi
Artikel Hukum
Kebijakan Ketua PN Arga Makmur
Database JDIH
 

  KEBIJAKAN MA-RI
Peraturan MARI
Peraturan Bersama
Surat Edaran MARI
Keputusan Ketua MARI
Peraturan Sekretaris MARI
Keputusan Sekretaris MARI

PERATURAN DAERAH
Propinsi Bengkulu
Kabupaten Bengkulu Utara
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kabupaten Muko Muko
Dilarang memperjual-belikan seluruh isi konten dari website ini
TERBARU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MOTO DAN BUDAYA KERJA PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH KESEPAKATAN DIVERSI PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR


 PENCARIAN

 
EKSISTENSI JURU BICARA DI PENGADILAN
16 Jan 2019

EKSISTENSI JURU BICARA DI PENGADILAN

 

Oleh:

 Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)

 

Pengantar

Juru Bicara adalah orang yang ditunjuk untuk menyampaikan keterangan secara resmi kepada publik atas nama suatu lembaga/organisasi atau perorangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya juru bicara membutuhkan informasi secara lengkap mengenai hal-hal yang akan disampaikan untuk membuat jelas situasi tertentu. Selain itu juru bicara seyogyanya memahami prinsip-prinsip kehumasan secara umum diantaranya jujur dan terbuka dalam penyampaian informasi, memahami masalah sebelum memberikan pernyataan, santun dan informatif dalam memberikan penjelasan, menyampaikan pernyataan berdasarkan data, memiliki integritas yang baik, selalu bersikap objektif dan profesional, jelas, lugas dan tegas dalam menyampaikan informasi, bersikap bijaksana, bersikap diplomatis, bersikap responsif dan tidak reaktif, bersikap tenang dan sabar dalam segala kondisi, mampu menjadi pendengar yang baik, memahami karakteristik media.

.....

Baca Selanjutnya
 
7 KEPRIBADIAN YANG HARUS DIMILIKI SEORANG JURU BI
16 Jan 2019

 7 KEPRIBADIAN YANG HARUS DIMILIKI SEORANG JURU BICARA PENGADILAN

Oleh: D.Y. Witanto

(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)

 

1. JUJUR

Seorang juru bicara dituntut untuk selalu berkata jujur. Jujur bukan berarti semua harus dikatakan. Katakan apa yang seharusnya dikatakan dan tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu atau tidak boleh dikatakan, karena belum tentu tersedia waktu yang cukup untuk mengatakan semuanya. Dalam kondisi yang buruk sekalipun seorang juru bicara harus tetap berkata jujur. Sampaikan dengan baik agar publik bisa menerima apa adanya meskipun akan terasa pahit. Jujur dengan apa adanya jauh lebih baik daripada sibuk berkelit dengan pernyataan bohong. Publik pada umumnya akan lebih mudah menerima dan memaafkan ketika mau bersikap jujur, daripada berusaha menutupi yang sebenarnya. Jika publik telah merasa dibohongi, maka sangat sulit untuk mengobatinya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa, kepercayaan dapat terbangun oleh adanya rasa simpatik dan kejujuran salah satu cara untuk meraih simpatik.

.....

Baca Selanjutnya
 
PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA
16 Jan 2019

PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA

Oleh: Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA)

 

Pengantar

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni a.Lembaran Negara Republik Indonesia, b.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c.Berita Negara Republik Indonesia, d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e.Lembaran Daerah, f. Tambahan Lembaran Daerah, atau g. Berita Daerah.

.....

Baca Selanjutnya
 

©  PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN PN ARGA MAKMUR 2016